LATIHAN SOAL UJIAN SEKOLAH SD MAPEL IPA 2014


GAMBAR PREVIEW

GAMBAR PREVIEW

Naskah ujian sekolah ini sudah dijadikan bahan try out pada sd se kecamatan warureja pada tanggal 19 maret 2014. Meski kualitasnya tidak bagus-bagus amat, tapi kami berharap semoga latihan soal ini membawa kemanfaatan bagi kita semua amien.

latihan us ipa 2014 warureja

BENARKAH GURU SD YANG BELUM BER IJAZAH S1 PGSD WAJIB KULIAH S1 LAGI AGAR MENDAPATKAN TUNJANGAN ?


BENARKAH GURU SD YANG BELUM BER IJAZAH S1 PGSD WAJIB KULIAH S1 LAGI AGAR MENDAPATKAN TUNJANGAN ? MOHON BACA DULU PERMENDIKBUD NO 62 TAHUN 2013 SECARA CERMAT

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2013
TENTANG

SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
DALAM RANGKA PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU

……….

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri yang dimaksud dengan:

1. Guru dalam jabatan adalah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang
dipindahkan untuk mengajar mata pelajaran lain atau guru kelas yang tidak sesuai
dengan sertifikat pendidiknya.

2. Sertifikasi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik yang
kedua bagi guru dalam jabatan.
3. Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut LPTK
adalah Perguruan Tinggi yang ditunjuk untuk pelaksanaan proses sertifikasi.
4. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru adalah proses pelatihan guru bagi guru dalam
jabatan untuk memperoleh sertifikat nasional sesuai dengan tugas atau yang
diampu sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas.
5. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru.
6. Tunjangan profesi guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sesuai
dengan sertifikat profesinya dan pemenuhan beban jam mengajar.
BAB II
PEMINDAHAN GURU DALAM JABATAN

Pasal 2

(1) Guru dalam jabatan dapat dipindahkan antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan
antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota atau antarprovinsi.
(2) Pemindahan guru sebagaimana dimaksud ayat pada (1) pada bidang tugas yang
baru didasarkan pada latar belakang sertifikasi atau kualifikasi akademik yang
dimilikinya.

(3) Guru yang dipindahkan pada bidang tugas yang sesuai dengan latar belakang
kualifikasi akademik tetapi tidak sesuai dengan latar belakang sertifikat
pendidiknya wajib mengikuti sertifikasi sesuai dengan bidang tugas baru yang
diampunya.

3
Pasal 3

(1) Sertifikasi guru dalam jabatan yang sesuai dengan bidang tugas baru yang
diampunya dilakukan melalui jalur:
a. program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG);
b. Pendidikan Profesi Guru (PPG); atau
c. Program Sarjana Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (SKKT) dari
perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan.
(2) Sertifikasi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai atas beban
APBN, APBD atau masyarakat.
(3) Mekanisme keikutsertaan sertifikasi guru dalam jabatan yang sesuai dengan
bidang tugas baru yang diampunya disesuaikan dengan pedoman teknis jalur
program sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Sertifikasi guru dalam jabatan yang sesuai dengan bidang tugas baru dilaksanakan
di LPTK yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
BAB III
PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU
DALAM JABATAN YANG DIPINDAHKAN

Pasal 4

(1) Guru yang memperoleh sertifikat pendidik kedua sesuai dengan bidang tugas baru
yang diampunya hanya berhak memperoleh 1 (satu) tunjangan profesi guru.
(2) Pemberian tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

(1) Guru dalam jabatan yang dipindahkan pada bidang tugas yang tidak sesuai
dengan sertifikat yang dimiliki tetapi mengampu beban kerja paling sedikit 24 jam
tatap muka per minggu berhak mendapatkan tunjangan profesi untuk selama
jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pindah tugas mengajar pada bidang tugas yang
baru.
(2) Tunjangan profesi akan dihentikan pembayarannya jika guru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan bidang
tugasnya setelah 2 (dua) tahun sejak pindah tugas mengajar pada bidang tugas
yang baru.

………

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Mei 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

MUHAMMAD NUH
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 767

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Muslikh, S.H
NIP 195809151985031001

FILE ASLI DAPAT DI DOWNLOAD DI BAWAH INI
Permendikbud62-2013SertifikasiGuru

atau bisa juga membaca artikel kompas tertanggal 30 januari 2014 berikut ini

Dari alamat (sekolahdasar.net) yang bertanggal 15 Januari 2014, saya dapati artikel anonim yang berjudul “Guru SD Wajib Berijazah PGSD Agar Dapat TPP”. Artikel itu mengundang banyak komentar pro-kontra dan di-share oleh banyak rekan di group-group terutama “komunitas pendidikan” FB. Dan, sayapun secara “cepat” telah mereaksinya dengan menulis status yang berjudul “Guru Ex SPG, Terancam Sertifikasinya?”. Jempol, komen dan share-pun juga banyak saya dapat. Namun, saya pandang, jawaban saya tersebut perlu saya lengkapi.

Bahwa isi pokok artikel yang bernada “mengagetkan” bagi sebagian guru SD khususnya yang berbasis SPG dan ber-S-1 Kependidikan tapi non-PGSD yang notabene berbiaya sendiri (tidak seperti yang belakangan di-PGSD-kan APBN/APBD), sebenarnya menurut saya merupakan interpretasi subyektif Permendikbud No. 62 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dalam rangka Penataan dan Pemerataan Guru.

Oleh artikel tersebut, Permendikbud itu diinterpretasi sebagai berikut: pertama, Kemendikbud mewajibkan guru SD memiliki ijazah PGSD untuk mendapatkan TPP. Kedua, bagi guru SD yang belum memiliki ijazah PGSD harus segera kuliah lagi. Dan, ketiga, guru SD yang berijazah tidak sesuai dengan sertifikat profesinya hanya diberi TPP selama dua tahun.

Meskipun, jikalau terjadi konflik interpretasi terhadap suatu produk hukum kewenangan tafsir syahnya ada pada para fihak yang berwenang saja. Namun dalam konteks ilmiah pada dasarnya adalah hak setiap orang untuk mewacanakannya. Tapi tentu saja harus berkaidah sahih.

Bahwa, setiap produk hukum harus dibaca secara kaffah (tuntas), tidak dipotong-potong sesuai selera saja. Sedari konsideran yang notabene mencerminkan tujuan dan latar belakang (asbabunnuzul) serta dasar hukum dari produk hukum itu dilahirkan. Kemudian, ketentuan umumnya, lalu pasal demi pasalnya yang saling terkait dalam satu kesatuan konstruksi, hingga mungkin ada ketentuan peralihan serta ketentuan penutup dan pengundangannya.

Saya, melihat jelas, bahwa penginterpretasian tersebut dilakukan secara parsial sehingga menghasilkan konsklusi yang tidak sahih. Dalam hal ini saya teringat betapa “jahatnya’ pemarsialan tafsir suatu hukum dalam al-Qur’an, bahwa “fawailullilmusollin” (celakalah bagi orang yang sholat). Padahal penuntasan interpretasi yang benar seharusnya adalah “fawailullilmoshollinaladzina ansholatihim sahun” celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Pun, penafsiran parsial itu, karena dipotong-potong juga keliru fatal.

Kontra Tafsir

Dengan tidak mengacu pada pola tafsir artikel itu, pada dasarnya saya mengajak pembaca terutama yang berkepentingan, untuk membaca secara utuh Permendikbud tersebut.

Ada 6 hal yang perlu dicatat. Pertama. Mengapa Permendikbud itu dilahirkan, adalah karena pemerintah daerah telah melakukan pemindahan guru-guru yang memiliki sertifikat pendidik dengan menugaskan menjadi guru pada satuan pendidikan lain yang berdampak kepada terjadinya ketidaksesuaian sertifikat yang dimiliki dengan bidang tugas yang diampu (Konsideran menimbang (a)). Garis bawah: kompasnya (patokannya) adalah sertifikat, sementara yang dituntun adalah bidang tugas. Tidak ijazah.

Kedua. Apa tujuan dari Permen ini? Bahwa, guru wajib mengampu bidang tugasnya sesuai dengan sertifikat yang dimilikinya (Konsideran mengingat (b)). Lagi, kompasnya adalah sertifikat, sementara yang dituntun adalah bidang tugas. Tidak ijazah.

Sebagai bahan awal analisa, perlu kiranya diingatkan kembali, apa yang dimaksud dengan sertifikat, bidang tugas dan Ijazah —sebagaimana menjadi sebagian fokus tafsir artikel itu.

Sertifikat dalam konteks Permendikbud tersebut yang berkonsiderans (mengingat) atau merujuk pada UU No. 14/2005 adalah sertifikat pendidik, yakni bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional .

Sementara itu yang dimaksud dengan bidang tugas adalah sebagai guru bidang studi tertentu atau guru kelas. (Dalam hal ini, lihat Pasal 2 Permendikbud tersebut). Dan, ijazah adalah kualifikasi akademik (Lihat Pasal 1 UU 14/2005).

Ketiga. Siapa sih sebenarnya yang menjadi sasaran Permendikbud ini? Ia-lah Guru Dalam Jabatan (GDJ) (Pasal 1). Siapakah ia? Ia-lah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang dipindahkan untuk mengajar mata pelajaran lain atau guru kelas yang tidak sesuai dengan sertifikat pendidiknya.

Jadi, ia bersertifikat, ia dipindah untuk mengajar bidang tugas yang tidak sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Ya, sertifikat menjadi kompasnya, bidang tugas menjadi ikutannya. Dan, pengertian GDJ ini menjadi pengunci dalam tafsir setiap kostruk hukum dalam Permen ini. Kalau dipaksakan lepas dari pengertian GDJ yang merupakan subyek hukum sasaran, maka ruh dari Permen ini akan pula terlepas dan mati.

Keempat. Bagaimana “menata” guru yang dimaksud oleh Permen ini? Ayat (1) mengatakan bahwa, Guru Dalam Jabatan (GDJ), —demikian bunyinya, dapat dipindahkan antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan, antar kabupaten/kota atau antar provinsi. Pemindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bidang tugas yang baru didasarkan pada latar belakang sertifikasi atau kualifikasi akademik yang dimilikinya (Pasal 2).

Perhatikan, dasar pemindahan yang utama dan pertama adalah sertifikasi, baru pilihan yang kedua, kualifikasi akademik (ijazah). Kata “atau” dalam hukum berarti memilih salah satu. Beda dengan kata “dan/atau” yang artinya bisa salah satu atau kedua-duanya.

Kelima. Guru yang dipindahkan pada bidang tugas yang sesuai dengan latar belakang kualifikasi akademik tetapi tidak sesuai dengan latar belakang sertifikat pendidiknya wajib mengikuti sertifikasi sesuai dengan bidang tugas baru yang diampunya (Pasal 2: ayat 3). Tidak disuruh kuliah S-1 apalagi S-2 lagi menyesuaikan kualifikasi akademiknya dengan sertifikat, tapi terbalik, cukup mengikuti sertifikasi lagi yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Keenam. Guru yang dipindahkan pada bidang tugas yang tidak sesuai dengan sertifikat yang dimiliki tetapi mengampu beban kerja paling sedikit 24 jam tatap muka perminggu berhak mendapat tunjangan profesi untuk selama jangka waktu dua tahun sejak pindah tugas mengajar pada bidang tugas yang baru (yang tidak sesuai dengan sertifikasi) (Pasal 5). Apakah pasal ini bisa diartikan bahwa Guru SD yang berijazah tidak sesuai dengan sertifikat profesinya hanya diberi TPP selama dua tahun? Tidak. Dengan melihat pasal-pasal yang lain, maka pemaknaan seperti itu terputus logikanya.

Fakta di Lapangan

Dan, dari itu semua, bahwa guru ex SPG yang ber-S-1 Kependidikan non-PGSD, memiliki fakta sebagai berikut:

1). berbidang tugas sebagai Guru Kelas SD;

2). berkualifikasi akademik SPG yang notabene berbasis Guru Kelas SD yang “truly-asli” dan ber-S-1 Kependidikan yang terbukti oleh praktek hukum sebagai ijazah yang relevan —yakni diterima sebagai syarat sertifikasi dan unsur utama yang diakui relevan dalam proses kenaikan pangkat;

3). bersertifikat pendidik yang juga berbidang tugas sebagai Guru Kelas SD, serta

4). semenjak Permendikbud No. 62 Tahun 2013 yang diundangkan yang notabene efektif mulai diberlakukan pada tanggal 30 Mei 2013, nyatanya hingga Desember 2014 ini TPP mereka tetap dibayarkan, maka sesungguhnyalah dalam konstelasi Permendikbud tersebut tidak ada masalah bagi mereka.

Jikapun ada yang “menakuti-nakuti” dengan analisa dan tafsir miring dari siapa saja, barangkali itu hanyalah salah persepsi. Atau, setidaknya berbeda persepsi.

OLEH: KHOERI ABDUL MUID

BANJIR


BANJIR
Salah satu kenampakan alam Indonesia, yaitu aliran sungai-sungai besar, yaitu Sungai Kapuas, Sungai Musi, Sungai Ciliwung, dan Sungai Bengawan Solo. Oleh karena itu, negaraindonesia rawan akan bencana banjir. Setiap musim penghujan, beberapa daerah di Indonesia pasti dilanda banjir. Salah satu daerah yang sering dilanda banjir adalah Provinsi DKI Jakarta.
Banjir menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang menjadi korban. Kerugian akibat banjir, antara lain harta benda hanyut terseret arus banjir, persediaan air bersih berkurang, timbul penyakit kulit akibat air yang kotor, jalanan macet akibat terendam banjir. Setelah air surut, lingkungan akan menjadi kotor. Oleh karena banjir membawa sampah. Akibatnya, wabah penyakit seperti demam berdarah dan diare mudah menyerang warga.
Banjir bisa disebabkan karena faktor alam , tapi bisa juga disebabkan oleh perilaku manusia. Faktor alam yang menyebabkan banjir, yaitu curah hujan yang sangat tinggi. Hal itu menyebabkan sungai tidak mampu menampung air hujan. Akibatnya, air sungai meluap dan terjadi banjir.
Banjir yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh perilaku manusia. Perilaku manusia yang dapat menyebabkan banjir, yaitu membuang sampah di sungai. Selain itu, menebang hutan secara liar menyebabkan hilangnya serapan air. Hutan berfungsi sebagai daerah resapan air. Apabila pohon-pohon ditebang secara liar, hutan akan menjadi gundul. Dengan demikian, hutan tidak bisa berfungsi sebagai daerah resapan air. Akibatnya, saat musim penghujan air langsung mengalir ke daerah yang lebih rendah. Oleh karenanya terjadilah banjir.

Jadi, bencana banjir sebenarnya bisa dicegah dan ditanggulangi. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi banjir, yaitu
a. Tidak membuang sampah di sungai.
b. Tidak menebang pohon di hutan secara liar.
c. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali.
d. Membuat daerah-daerah serapan air.
e. Membuat dam atau banjir kanal.
f. Saat musim kemarau dilakukan pengerukan sungai. Dengan demikian, saat musim penghujan sungai dapat menampung air lebih banyak.
Apabila daerah tempat tinggal kita dilanda banjir, hal-hal yang dapat kita lakukan adalah:
a. Carilah tempat yang lebih tinggi, misalnya loteng rumah. Pindahlah ke lantai paling atas jika rumah bertingkat.
b. Pindahkan surat dan barang-barang berharga ke tempat yang aman.
c. Apabila ketinggian air belum begitu tinggi, mengungsilah ke tempat yang lebih aman.
d. Apabila terjebak di air yang dalam, carilah pegangan supaya tidak tenggelam.
e. Apabila bisa berenang, segeralah berenang menuju ke tempat yang lebih aman.

video tutorial ukg online 2013


video tutorial ukg online 2013

NASKAH LATIHAN UJIAN NASIONAL SD


Berikut ini telah kami upload naskah latihan ujian nasional sd tahun 2012-2013. Naskah ini telah kami laksanakan untuk try out pada sekolah dasar se-sd di wilayah kecamatan warureja.
Meski naskah ini jauh dari kata sempurna,tapi kami berharap Semoga bermanfaat. Amien .

NASKAH LATIHAN UN SD MAPEL IPA PAKET 1 TANGGAL 6 FEBRUARI 2013

Pramuka Bakal Jadi Mata Pelajaran Wajib di SD Pada Kurikulum 2013. Bagaimana Nasib IPA dan IPS?


Pramuka Bakal Jadi Mata Pelajaran Wajib di SD.

Jika saat ini ada 10 mata pelajaran untuk siswa SD, nanti, jumlah mata pelajaran akan diringkas menjadi tujuh. Pramuka akan menjadi salah satu mata pelajaran wajib untuk siswa sekolah dasar (SD) pada tahun ajaran baru mendatang. Hal ini terungkap dalam draf perubahan kurikulum yang dipaparkan ke Wakil Presiden RI Boediono, Selasa (13/11/2012).

Selain Pramuka, enam mata pelajaran lain yang akan diajarkan di SD adalah Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya dan Prakarya, Pendidikan Jasmani serta Olahraga dan Kesehatan. “Khusus untuk Pramuka adalah mata pelajaran wajib yang harus ada di mata pelajaran, dan itu diatur dalam undang-undang,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh kepada pers di Kantor Wapres, di Jakarta, kemarin.

Salah satu ciri kurikulum 2013, khususnya untuk SD, adalah bersifat tematik integratif. Dalam pendekatan ini, mata pelajaran IPA dan IPS sebagai materi pembahasan pada semua pelajaran, yaitu dua mata pelajaran itu akan diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran. Untuk IPA, lanjutnya, akan menjadi materi pembahasan pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika, sedangkan untuk IPS akan menjadi pembahasan materi pelajaran Bahasa Indonesia dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN).

Mendikbud mengatakan, kurikulum 2013 itu diharapkan bisa diterapkan mulai tahun ajaran baru 2013, tetapi sebelumnya akan diuji publik sekitar November 2012. “Masyarakat bisa memberikan masukan atas setiap elemen kurikulum, mulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, hingga standar evaluasi. Dengan adanya uji publik ini, diharapkan kurikulum yang terbentuk telah menampung aspirasi masyarakat,” papar Nuh.

Pemerintah berencana mengubah kurikulum SD, sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), serta sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan menekankan aspek kognitif, afektif, psikomotorik, melalui penilaian berbasis tes dan portofolio saling melengkapi. “Siswa untuk mata pelajaran tahun depan sudah tidak lagi banyak menghafal, tetapi lebih banyak kurikulum berbasis sains,” tambahnya. Menurut Nuh, orientasi pengembangan kurikulum 2013 adalah tercapainya kompetensi yang berimbang antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan, di samping cara pembelajarannya yang holistik dan menyenangkan.

Editor: Caroline Damanik

Sumber : Kompas
Rabu 14 Nopember 2012
Pukul 08.32

AYO BELAJAR MEMBUAT BLOG / WEBSITE GRATIS



JADWAL SOSIALISASI HASIL TRAINING OF TRAINER PEMANDU KKG WARUREJA TAHUN 2012

DOWNLOAD LATIHAN SOAL UTS, US, UAS, DAN UN SD GRATIS

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: